Percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawab
Pemerintah perlu didukung oleh percepatan pelaksanaan belanja Negara,
yang dilaksanakan melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun,
evaluasi yang dilaksanakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011  menunjukkan
bahwa implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih menemui
kendala yang disebabkan oleh keterlambatan dan rendahnya penyerapan
belanja modal.
Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan  kembali
terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dimaksud, yang
ditekankan kepada upaya untuk memperlancar pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (de-bottleceking), dan menghilangkan
multitafsir yang menimbulkan ketidakjelasan bagi para pelaku dalam proses
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selengkapnya baca disini dan disini

Advertisements